Template Web Pengadilan Agama Bandung

Template website Pengadilan Agama Bandung yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Template Web Pengadilan Agama Bandung

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

SIKABAYAN - SISTEM KONTROL TABAYUN DAN PENGAWASAN

SIKABAYAN menyajikan informasi mengenai Statistik Perkara (Penerimaan Perkara, Faktor Penyebab Perceraian, Jenis Perkara, Tingkat Pendidikan juga Umur) sebagai informasi untuk masyarakat. Aplikasi ini juga digunakan untuk Kontrol dan,Tabayyun sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Agama..
SIKABAYAN - SISTEM KONTROL TABAYUN DAN PENGAWASAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-72

Keluarga Besar Pengadilan Agama Bandung Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-72

banner1 smallbanner2 smallbanner3 smallbanner4

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Bandung memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Bandung. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan tahun berjalan sesuai target yg telah di tentukan dari pegawai atau pejabat yang lebih rendah kepada pimpinan atau atasan langsungnya secara berjenjang agar pelaksanaan program/kegiatan bisa tercapai dan memenuhi sasaran yang telah ditentukan output dan outcomenya, dan tugas atasan adalah melakukan reviu atau monitor pekerjaan bawahannya sesuai dengan Perjanjian Kinerja yg telah di tanda tangani bersama di awal tahun anggaran. Adapun yang terkandung dalam perjanjian kinerja adalah :

  1. Sebagai wujud nyata komitment antara bawahan dan atasan;
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
  4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengadilan Agama Bandung sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI pada Tahun Anggaran 2018 ini berkewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja sesuai dengan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan yang lebih atas sebagai pemberi amanah dan pegawai sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia di Pengadilan Agama Bandung.

Untuk itu pula pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2018, bertempat di Ruang Serbaguna Pengadilan Agama Bandung, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bandung, dari Wakil Ketua, Unsur Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan seluruh staf.

Dengan adanya Penandatangan Perjianjian Kinerja ini, semoga komitmen yang telah ditandatangani, mengenai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan semoga bisa terwujud, dan mencapai keberhasilan. (Deni Sy.IT)

Penandatangan PKT

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Maecenas at odio. Nunc laoreet lectus vel ante. Nullam imperdiet. Sed justo dolor, mattis eu, euismod sed, tempus a, nisl. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. In sed dolor. Etiam eget quam ac nibh pharetra adipiscing. Nullam vitae ligula. Sed sit amet leo sit amet arcu mollis ultrices.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama………memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas